• Selamat Datang

    Di Website Resmi Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Selain itu website ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.

    Selanjutnya

  • Kata Pengantar Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas I A

    Assalamu'alaikum wr. wb. Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas terwujudnya situs resmi Pengadilan Agama Batam dengan alamat http://www.pa-batam.go.id/ ini. Situs ini merupakan media informasi yang dapat dimanfaatkan tidak..

    Selanjutnya

  • Mudahnya Menelusuri Perkara

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

    Telusur SIPP

  • Direktori Putusan

    Pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A.

    Direktori Putusan

Sejarah Pengadilan

 

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama (Pengadilan Tingkat Pertama) dan Pengadilan Tinggi Agama (Pengadilan Tingkat Banding), dan Puncak dari kekuasaan Kehakiman dilingkungan Pengadilan Agama berada pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : 1. Perkawinan, 2. Waris, 3. Wasiat, 4. Hibah, 5. Wakaf, 6. Zakat, 7. Infaq, 8. Sadaqah, dan 9. Ekonomi Syariah, sesuai Pasal 49, Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.

Adapun Wilayah hukum suatu pengadilan merupakan kompetensi relatif pengadilan agama yang bersangkutan, yang meliputi wilayah kabupaten atau pemerintahan kota sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten”.

 

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, khususnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 106 maka Lembaga Peradilan Agama mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Status dan eksistensinya telah pasti, sebab melalui pasal 106 tersebut keberadaan lembaga Peradilan Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 keberadaannya diakui dan disahkan dengan Undang-undang peradilan ini. Dengan demikian Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana ciri-cirinya antara lain hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut.

Pengadilan Agama Batam sendiri dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992, tang ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 19 Februari 1992 di Jakarta.