Prosedur Pengaduan

TATA CARA PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM DAN PEGAWAI 

TATA CARA PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN

Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama Batam :

1. Pengadilan Agama Batam akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.
2.  Pengadilan Agama Batam akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan.
3.  Pengadilan Agama Batam akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis.
4.  Pengadilan Agama Batam hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor.

ALAMAT ATAU KONTAK PENGADUAN BISA DIAJUKAN

A. Secara lisan

1. Melalui telepon (0778) 323308, yakni pada saat jam kerja mulai pukul 08.00 wib s/d 16.30 WIB
2. Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Batam

B. Secara tertulis

1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan .
2. Melalui e-mail : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. atau website resmi Pengadilan Agama Batam : http://pa-batam.go.id.
3. Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PENGADUAN

Berdasarkan SK KMA No.026 Tahun 2012, Jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagai berikut :

1. Pengadilan  menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik atau perilaku aparat pengadilan. Meja pengaduan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi dari putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima layanan pengadilan.
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui meja pengaduan, situs Badan Pengawasan MA (http://bawas.mahkamahagung.go.id/web_bawas) atau melalui Pos dengan Mengisi formulir pengaduan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan.
3. Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka petugas pengaduan memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda.
4. Pengadilan wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam hal, pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat pengaduan oleh Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding.
5. Pengadilan wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaflar di agenda pengaduan Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka pengadilan wajib memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat.
6. Penyelenggara pelayanan pengadilan wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan
7.  Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari penyelenggara sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara.
8. Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari maka pengadu dianggap mencabut pengaduannya.
9. Dalam hal pengaduan tidak ditanggapi oleh penyelenggara pengaduan sesuai dengan ketentuan, maka pengadu dapat menyampaikan laporan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
10. Badan Pengawasan MA dapat mengambil alih pengaduan atas pelayanan pengadilan yang ditujukan kepada penyelenggara dalam hal pengaduan tersebut dianggap penting oleh Mahkamah Agung untuk segera diselesaikan, atau dalam hal Penyelenggara lalai dan atau tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pengaduan tersebut.
11. Setiap Penyelenggara Pelayanan Pengadilan wajib mengumumkan Rekapitulasi penyelesaian pengaduan pelayanan publik kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal-hal yang diumumkan meliputi : jumlah pengaduan yang masuk, jenis-jenis pengaduan yang masuk, status penanganan pengaduan.

PEDOMAN DAN MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

Pengaduan Dugaan Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Hakim Dan Pegawai

a. Sumber pengaduan

(1) Dari masyarakat :

• Para Pencari Keadilan;
• Pengacara;
• Lembaga bantuan hukum;
• Lembaga Swadaya masyarakat;
• Dewan Perwakilan Rakyat;
• Sekretariat Kepresidenan dan Wakil Presiden;
• Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
• Komisi Pemberantasan Korupsi;
• Komisi Hukum Nasional;
• Komisi Ombudsman Nasional;
• Komisi Yudisial;
• Dan lain-lain.

(2) Pengaduan dari intemal lembaga pengadilan.Pengaduan ini ditujukan terhadap aparat lembaga peradilan, yang diajukan oleh warga lembaga peradilan sendiri (termasuk keluarganya).

(3) Laporan kedinasan.
Laporan kedinasan ini merupakan laporan resmi dari pimpinan lembaga peradilan mengenai aparat pengadilan yang dipimpinnya.

(4) Informasi dari :

• Instansi lain;
• Media massa;
• Isu yang berkembang.

b. Pengaduan ditujukan kepada lembaga peradilan;

c. Proses Penanganan Pengaduan

• Pencatatan;
• Penelaahan;
• Penyaluran;
• Pembentukan Tim Pemeriksa;
• Survey pendahuluan;
• Menyusun rencana pemeriksaan;
• Pelaksanaan pemeriksaan

Materi Pengaduan

Materi pengaduan meliputi hal-hal sebagai berikut:

Pelanggaran terhadap kode etik dan atau pedoman perilaku hakim

Penyalahgunaan wewenang atau jabatan

Pelanggaran sumpah jabatan

Pelanggaran terhadap peraturan PNS atau peraturan disiplin militer

Perbuatan tercela yaitu berupa perbuatan amoral,asusila atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat

Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman

Mal administrasi, yaitu teljadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif

Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum

Tahap Pemeriksaan Atas Pengaduan

Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut :

a.  Memeriksa pengaduan, meliputi :

Indentitas pengadu;

Relevansi kepentingan pengadu;

Penjelasan lengkap tentang hal yang diadukannya;

Bukti-bukti yang dimiliki pengadu.

b. Memeriksa pihak-pihak yang terkait. Pihak lain yang dapat diajukan oleh pengadu untuk menguatkan dalil-dalilnya, maupun atas inisiatif tim memeriksa untuk kepentingan melakukan klarifikasi maupun konfirmasi mengenai pengaduan tersebut.

c. Memeriksa pihak yang diadukan, meliputi :

• Identitas;
• Riwayat hidup dan riwayat pekerjaan secara singkat;
• Klarifikasi atas hal yang dilaporkan.

d.  Memeriksa pihak lain yang diajukan oleh pihak yang diadukan, yaitu pihak yang dapat menguatkan dalil-dalilnya.

e.  Memeriksa surat-surat dan dokumen dengan teliti dan seksama, dibuat foto kopinya dan dilegalisir.

f.   Mengkonfrontir antara pengadu dengan pihak yang diadukan, atau pihak lainnya (apabila diperlukan).

g.   Melakukan pemeriksaan lapangan (bila diperlukan).


Penyelesaian Pengaduan Oleh Penyelenggara Pelayanan Pengadilan

Pengadilan wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya.

Dalam memeriksa materi pengaduan, penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya.

Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan pengadu, penyelenggara dapat mendengar keterangan pengadu secara terpisah.

Dalam melakukan pemeriksaan materi aduan, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan.

Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.

Keputusan mengenai pengaduan wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan.