PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
|
|||
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN |
|||
1. |
UU No. 17 Tahun 2003 |
Tentang Keuangan Negara |
|
2. |
UU No. 1 Tahun 2004 |
Tentang Perbendaharaan Negara |
|
3. |
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 |
Tentang Standar Akuntansi Pemerintah |
|
4. |
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 |
Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |
|
5. |
Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008 |
Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung |
|
6. |
Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011 |
Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA |
|
7. |
Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012 |
Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap |
|
8. |
Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.02/2014 |
Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014 |
|
9. |
Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 |
Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN |
|
10. |
Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 |
Tentang Tentang Bagan Akun Standar |
|
11. |
Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011 |
Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 |
|
12. |
Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009 |
Tentang Perencanaan Kas |
|
13. |
Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012 |
Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga |
|
14. |
Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007 |
Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil |
|
15. |
Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 |
Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011 |
|
16. |
Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 |
Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja |
|
17. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005 |
Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008 |
|
18. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005 |
Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN |
|
19. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010 |
Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN |
|
20. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010 |
Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D |
|
21. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011 |
Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D |
|
22. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010 |
Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga |
|
23. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011 |
Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011 |
|
24. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009 |
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara |
|
25. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011 |
Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar |
|
26. |
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010 |
Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia |
|
27. |
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012 |
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012 |
|
28 |
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I2/2013 |
Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya |
|
29. |
Uu No 17 Tahun 2003 |
Tentang Keuangan Negara |
|
30. |
Uu No 1 Tahun 2004 |
Tentang Perbendaharaan Negara |
|
31. |
Uu No 15 Tahun 2004 |
Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara |
|
32. |
Pp No 24 Tahun 2005 |
Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan |
|
33. |
PP NO 8 TAHUN 2006 |
Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah |